Kabarminang – Pemerintah Kota Pariaman resmi memulai tahapan awal pembangunan High Frequency Radar (HF Radar) untuk sistem deteksi dini tsunami di kawasan Pantai Anas Malik, Selasa (15/7/2025). Langkah ini diawali dengan pemindahan sejumlah pondok wisata milik pedagang yang selama ini berdiri di sepanjang garis pantai.
Pemindahan dilakukan usai proses mediasi antara petugas Satpol PP dan para pemilik pondok. Meskipun sempat terjadi ketegangan sehari sebelumnya, pembongkaran pada akhirnya berjalan damai.
“Kami hanya menjalankan penertiban karena lokasi tersebut akan dijadikan tempat pembangunan alat pendeteksi tsunami. Proses mediasi sudah ditempuh, dan pedagang sudah menerima keputusan tersebut,” ujar Kepala Satpol PP Kota Pariaman, Alfian.
Namun, pada Senin (14/7), suasana sempat memanas saat seorang pedagang menolak pondoknya dibongkar. Ia bahkan menghadang petugas sambil membawa parang. Beruntung, situasi berhasil diredam setelah petugas mengedepankan pendekatan persuasif dan menghindari konfrontasi.
Seiring dengan dimulainya pembangunan ini, sejumlah warga di sekitar Pantai Anas Malik menyuarakan keinginan mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai proyek tersebut.
“Kami mendukung pembangunan untuk keselamatan, tapi perlu ada keterbukaan. Rencana besarnya bagaimana? Apa saja dampaknya buat kami yang tinggal dan berusaha di sini?” kata salah seorang warga yang juga merupakan pemilik pondok wisata.
Warga berharap Pemerintah Kota Pariaman tidak hanya fokus pada pelaksanaan teknis, tetapi juga menjelaskan secara terbuka masterplan pembangunan dan potensi dampaknya—baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan—terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung.
HF Radar merupakan teknologi pemantauan permukaan laut yang bekerja secara real-time. Alat ini mampu mendeteksi pergerakan gelombang laut abnormal dan memberikan peringatan dini jika terindikasi potensi tsunami.
Pesisir barat Sumatera, termasuk wilayah Pariaman, merupakan salah satu zona merah rawan gempa dan tsunami. Karena itu, pembangunan sistem peringatan dini seperti HF Radar menjadi bagian penting dari program nasional mitigasi bencana pesisir.
Namun demikian, proyek berskala nasional ini tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan masyarakat. Harapan warga jelas: keselamatan harus dibarengi dengan transparansi.
“Kalau pemerintah ingin kami mendukung, jangan sekadar minta kami pindah. Libatkan kami, beri tahu kami secara utuh. Supaya tidak ada kecurigaan dan semua merasa punya peran dalam pembangunan ini,” kata warga lainnya.
Pemerintah Kota Pariaman belum merilis secara resmi dokumen rencana pembangunan tersebut ke publik. Namun dalam beberapa kesempatan, Pemko menyatakan bahwa proyek HF Radar adalah bagian dari kerja sama dengan lembaga pusat dan bertujuan menyelamatkan ribuan nyawa jika bencana datang sewaktu-waktu.
