Arry mengatakan bahwa persoalan tersebut selanjutnya akan diproses secara resmi sesuai dengan ketentuan.
Ia juga sudah menyampaikan perkembangan tentanf persoalan itu juga kepada Gubernur Sumbar.
“Arahan beliau, tentu persoalan ini ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Arry.
Untuk memastikan pemeriksaan berjalan objektif dan sesuai ketentuan disiplin PNS, kata Arry, Pemprov Sumbar membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Ia menyebut bahwa tim itu diketuai langsung oleh sekda, dengan anggota inspektur, kepala BKD, serta asisten II selaku atasan langsung pejabat tersebut.
“Insyaallah, proses pemeriksaan akan segera dimulai. Tim akan memeriksa seluruh fakta dan keterangan yang diperlukan secara objektif, kemudian memberikan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Arry.
Arry menegaskan bahwa Pemprov Sumbar tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap tindakan yang terbukti melanggar ketentuan disiplin maupun etika ASN. Namun, ia meminta masyarakat memberikan ruang bagi proses pemeriksaan dan tidak menarik kesimpulan sebelum semua fakta diperoleh.
“Kami memahami perhatian masyarakat terhadap persoalan ini. Namun, kami meminta agar tidak berkembang spekulasi yang belum terverifikasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menangani persoalan ini secara serius, objektif, dan sesuai aturan,” ucap Arry.
Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran disiplin PNS, kata Arry, Pemprov Sumbar akan mengambil tindakan dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
