Sementara itu, Indah Suryani Azmi dari Walhi Sumbar menyoroti keterlibatan Polri dalam bisnis di sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga lingkungan hidup. “Data kami menunjukkan keterlibatan aparat dalam kasus-kasus perusakan lingkungan. Ini jelas bertentangan dengan mandat konstitusi,” ungkapnya.
Fitri Fidia dari Woman Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan juga menilai Polri belum berpihak pada perempuan korban kekerasan. Menurutnya, minimnya perspektif gender dalam penanganan kasus membuat korban kerap merasa semakin terbebani.
Di sisi lain, Ilhamdi Putra dari LBH Pers Padang menekankan perlunya mereformasi Kompolnas. Ia menilai lembaga itu selama ini hanya berperan simbolis. “Tanpa Kompolnas yang kuat, reformasi Polri mustahil terjadi,” ujarnya.
Sementara akademisi Hary Efendi, mengingatkan pemerintah agar serius menuntaskan reformasi. “Masyarakat sudah muak. Jika tidak dibongkar, ketidakpercayaan publik bisa jadi bom waktu. Kita bisa terjebak dalam hukum rimba,” katanya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto, baru-baru ini ingin membentuk Tim Reformasi Kepolisian untuk perbaikan di tubuh Polri.
