Kabarminang – Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Balairuang Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (26/3/2026).
Kepala Bappelitbangda Bukittinggi, Ade Mulyani, menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 telah melalui sejumlah tahapan sejak awal tahun. Proses diawali dengan kick off meeting pada 9 Januari 2026, dilanjutkan Forum Konsultasi Publik pada 12 Februari 2026, serta Musrenbang tingkat kecamatan pada 5 hingga 9 Maret 2026.
“Musrenbang ini dilaksanakan untuk membahas prioritas pembangunan daerah tahun 2027, sekaligus menghimpun masukan guna menyempurnakan rancangan RKPD,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya telah menghimpun berbagai usulan anggaran, di antaranya belanja wajib dan mengikat sebesar lebih dari Rp657 miliar, usulan kelurahan dan kecamatan sekitar Rp35 miliar, serta belanja prioritas daerah mencapai lebih dari Rp196 miliar, termasuk pokok pikiran DPRD.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menekankan pentingnya perencanaan yang matang, sinergi lintas sektor, serta inovasi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Keunggulan dan potensi masing-masing daerah jika disinergikan secara terintegrasi akan mendorong perekonomian ke level lebih tinggi. Bukittinggi memiliki potensi besar untuk itu,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan.
Ia menyebutkan empat pilar utama pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta infrastruktur dan sarana prasarana publik. Target pertumbuhan ekonomi Bukittinggi pada 2027 diproyeksikan mencapai 4,3 persen, seiring upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Program pembangunan harus tepat sasaran, berkualitas, dan transparan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pembangunan fisik dan nonfisik,” ujarnya.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan RKPD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan tema “Transformasi Kota Terintegrasi Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.
Menurutnya, pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat, ditandai dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan.
Ramlan juga mengungkapkan, Bukittinggi mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat sebagai bagian dari pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional di Sumatera Barat. Bahkan, kota ini ditetapkan sebagai pilot project pengembangan perkotaan terintegrasi melalui program Integrated City Planning (ICP), yang difokuskan pada Koridor Jalan Sudirman dan kawasan Pasar Simpang Aur.
“Dalam 20 tahun ke depan, Bukittinggi diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi regional sekaligus episentrum pariwisata dan perdagangan di Sumatera Barat,” katanya.
Ia menambahkan, visi “Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya” terus diwujudkan melalui berbagai program prioritas, seperti seragam sekolah gratis, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, layanan antar jemput pasien gratis, hingga pengembangan ekonomi digital berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif.
