Ia menilai, tetap bertahannya Raja Juli dan Giring dalam jajaran kabinet setelah meninggalkan PSI berpotensi memunculkan standar ganda dalam penerapan etika politik.
“Kalau hanya mundur dalam konteks sikap mereka terhadap kasus ini, tetapi tidak mundur dari jabatan yang merupakan representasi PSI, tentu menjadi tidak berimbang,” tuturnya.
Asrinaldi menyarankan agar kedua tokoh tersebut berani mengembalikan mandat jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk menunjukkan sikap politik yang konsisten dan independen.
“Mereka juga semestinya mundur dari jabatan menteri dan memulai sikap politik yang baru,” tegas pakar politik Unand tersebut.
Polemik ini mencuat setelah Giring Ganesha, yang menjabat Wakil Menteri Kebudayaan, menyatakan mundur dari PSI dengan alasan perbedaan arah perjuangan politik.
Asrinaldi mengkritisi alasan tersebut karena jabatan yang diemban Giring di pemerintahan dinilai berkaitan erat dengan representasi PSI sebagai partai politik.
Sementara itu, Raja Juli Antoni yang menjabat Menteri Kehutanan menyatakan mundur dari posisi Sekretaris Jenderal PSI dan seluruh aktivitas kepartaian. Keputusan tersebut disebut diambil agar dirinya dapat lebih fokus menjalankan tugas sebagai menteri. Namun, Asrinaldi menilai alasan fokus bekerja di kementerian tidak mengubah fakta bahwa posisi tersebut diperoleh melalui proses dan rekomendasi politik partai.
Ia mengingatkan, inkonsistensi dalam penerapan etika politik berpotensi menjadi preseden buruk bagi pendidikan politik masyarakat maupun tata kelola kelembagaan partai politik di Indonesia.
