Kabarminang.com – Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan menerima manfaat tunai sebesar 60 persen gaji selama enam bulan mulai tahun ini. Hal ini telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Aturan ini diteken pada 7 Februari 2025. Aturan ini mengubah sejumlah ketentuan sebelumnya. Salah satunya terkait PHK.
Kebijakan ini diambil untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada pekerja yang terdampak PHK akibat kondisi ekonomi.
Upah yang dijadikan dasar perhitungan pembayaran manfaat uang tunai adalah upah terakhir pekerja yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Batas maksimum upah tersebut adalah Rp5 juta.
Dengan demikian, pekerja berhak menerima manfaat uang tunai hingga maksimal Rp3 juta per bulan, yaitu 60 persen dari Rp5 juta.
“Apabila upah melebihi batas maksimum, maka upah yang dijadikan dasar perhitungan manfaat uang tunai adalah batas maksimum upah,” demikian bunyi peraturan tersebut.
Selain manfaat tunai, aturan ini juga mengubah besaran iuran JKP. Sebelumnya, iuran ditetapkan sebesar 0,46% dari upah per bulan, kini diturunkan menjadi 0,36%. Hak atas manfaat JKP dapat hilang apabila pekerja tidak mengajukan klaim dalam waktu enam bulan sejak PHK telah mendapatkan pekerjaan baru atau meninggal dunia.
