Meski demikian, pihaknya menyampaikan bahwa Wakil Menteri telah memberikan arahan agar calon jemaah mempertimbangkan penundaan keberangkatan hingga situasi keamanan di Timur Tengah benar-benar stabil.
Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi perubahan situasi, termasuk fasilitas akomodasi bagi jemaah jika terjadi penundaan kepulangan.
“Kalau seandainya ditunda, tentu semua akan difasilitasi oleh pemerintah. Mungkin akan diinapkan di Jeddah atau mekanisme lain yang sudah ditangani pemerintah kita di Arab Saudi,” katanya.
Menurut Rifki, penerbangan yang terdampak konflik umumnya merupakan rute transit yang melewati wilayah konflik secara langsung.
Di akhir pernyataannya, ia mengimbau seluruh jemaah umroh agar tetap tenang dan tidak panik karena pemerintah bersama penyelenggara travel terus melakukan koordinasi.
“Semua pimpinan travel tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan Kementerian Haji dan Umrah. Semua negara juga hadir memberikan pengamanan dan perlindungan kepada seluruh jemaah Indonesia,” ujarnya.
