“Yang kami evaluasi bukan hanya input atau besaran anggarannya, tetapi juga output dan outcome dari setiap program yang dilaksanakan,” ucapnya.
Iskandar mengatakan bahwa keberhasilan suatu program tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran atau selesainya kegiatan secara administratif. DPRD ingin memastikan setiap program yang dibiayai APBD benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai suatu kegiatan hanya selesai secara administrasi dan anggarannya terserap, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh anggaran daerah pada dasarnya berasal dari masyarakat melalui pajak dan berbagai sumber pendapatan lainnya. Oleh sebab itu, setiap program pemerintah harus mampu memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang telah digunakan.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu memberikan dampak yang signifikan dan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Perihal catatan dan rekomendasi kepada masing-masing OPD, Iskandar menyebut Komisi IV belum dapat menyampaikan hasil akhir karena proses pembahasan masih berlangsung.
Seluruh hasil evaluasi akan dirumuskan setelah pembahasan dengan seluruh OPD selesai dilakukan.
“Setelah seluruh tahapan selesai, Komisi IV akan menyusun kesimpulan beserta catatan resmi terhadap masing-masing OPD,” ujarnya.
Iskandar mengatakan bahwa hasil pembahasan tersebut akan dituangkan dalam laporan resmi Komisi IV dan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025.
