“Kondisi penegakan hukum kita semakin berat karena saat ini Dinas Kehutanan Sumbar hanya memiliki satu orang penyidik PPNS untuk memproses seluruh pelanggaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, para pelaku tambang liar juga dinilai semakin cerdik dalam menghindari penindakan. Ekskavator yang digunakan dalam aktivitas tambang disebut kerap dipindahkan melalui jalur sungai ketika petugas datang.
“Pelaku sangat cerdik, mereka menyembunyikan ekskavator ke luar batas hutan lewat sungai saat petugas datang. Hal ini membuat kami sulit menyita alat berat tersebut secara hukum,” katanya.
Sejauh ini, Dinas Kehutanan Sumbar baru dapat melakukan tindakan berupa pembongkaran gubuk liar dan penghentian aktivitas tambang di lapangan. Seluruh data mengenai 36 titik tambang liar tersebut juga telah dilaporkan kepada Satgas Pusat sesuai amanat Perpres Nomor 5 Tahun 2025.
“Kami sudah bergerak melakukan tindakan fisik seperti memusnahkan gubuk liar dan menghentikan aktivitas tambang. Semua data 36 titik juga sudah kami koordinasikan dengan Satgas Pusat,” tutur Ferdinal.
Untuk memperkuat pengawasan, Ferdinal mengusulkan regulasi baru terkait pembatasan mobilitas alat berat seperti ekskavator agar pergerakannya dapat dipantau. Ia juga mendorong pemerintah nagari menerbitkan aturan yang melarang penggunaan alat berat untuk aktivitas tambang ilegal.
“Kami mengusulkan regulasi mobilitas alat berat seperti izin trayek kendaraan untuk melacak tujuannya. Kami juga mendorong lahirnya peraturan nagari agar warga menolak penggunaan alat berat,” katanya.
Menurut Ferdinal, persoalan tambang liar tidak bisa ditangani Dinas Kehutanan sendiri karena melibatkan jaringan ekonomi dan kepentingan yang kompleks. Ia menilai penindakan harus melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga Satgas Pusat untuk memutus rantai pendanaan aktivitas tambang ilegal tersebut.
