Kabarminang.com – Wali Kota Padang, Fadly Amran, mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dalam peninjauan langsung terhadap kondisi infrastruktur dan transportasi di sejumlah titik rawan kemacetan di sepanjang Jalan By Pass II Padang, Kamis (3/7/2025) sore.
Kunjungan tersebut menyoroti persoalan kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di beberapa simpang bersinyal strategis, salah satunya di Simpang Lubuk Begalung (LLB). Titik ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi, terutama pada jam sibuk pagi dan sore.
“Kemacetan tidak hanya terjadi di satu titik, tapi menyebar di beberapa simpang utama sepanjang jalur By Pass. Ini menjadi keluhan harian masyarakat. Kami mengusulkan solusi konkret berupa pelebaran jalan dan penataan ulang jalur,” ujar Fadly Amran.
Fadly menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah menyampaikan rekomendasi resmi kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, dan kini memperkuat sinergi bersama DPR RI agar program peningkatan kapasitas jalan tersebut dapat segera direalisasikan.
“Jalan By Pass adalah nadi utama Kota Padang. Ia bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga mendukung pergerakan logistik, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lintas wilayah. Jika terus macet, tentu berdampak langsung pada produktivitas warga,” imbuhnya.
Wali Kota Fadly juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memaparkan sejumlah usulan strategis pembangunan infrastruktur Kota Padang dalam sesi dialog bersama mitra kerja kementerian dan anggota dewan.
“Kami ingin membangun Kota Padang sebagai kota sehat, cerdas, dan terintegrasi. Infrastruktur jalan yang andal dan sistem transportasi yang lancar adalah fondasinya. Ini bukan hanya soal beton dan aspal, tetapi soal kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” tegas Fadly.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi V yang dipimpin oleh Zigo Rolanda, anggota DPR RI asal Sumatera Barat, turut didampingi perwakilan Kementerian PUPR, BPJN Sumbar, serta Basarnas. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa Putra, sebagai bagian dari upaya koordinasi lintas lembaga.
