Kabarminang – Sebuah surat anonim yang beredar luas di kalangan internal pemerintah memunculkan dugaan praktik pungutan liar (pungli), penyalahgunaan wewenang, dan pemotongan dana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat. Nama Kepala Bapenda, Syefdinon, turut disebut dalam dokumen tersebut sebagai pihak yang diduga berperan dalam skema pungli sejak awal 2024.
Surat bertanggal 28 Mei 2025 itu ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan berisi rincian dugaan pelanggaran administratif dan keuangan yang dilakukan secara sistematis, baik dari internal maupun eksternal instansi.
Isi surat mengklaim adanya perintah pengumpulan dana dari pejabat eselon III dan IV di lingkungan Bapenda, dengan dalih untuk membayar Pegawai Harian Lepas (PHL) Non-APBD. Namun, pungutan tersebut disebut tidak memiliki dasar hukum dan dilakukan tanpa transparansi.
Pada awal 2024, pejabat eselon III diminta menyetor Rp7,5 juta, sementara eselon IV diminta Rp5 juta. Menjelang akhir tahun, jumlah itu meningkat masing-masing menjadi Rp12,5 juta dan Rp7,5 juta. Pengumpulan dana dilakukan tiap triwulan melalui pejabat yang diduga menjadi “perpanjangan tangan” pimpinan.
Dana Diduga Mengalir ke Kepentingan Pribadi dan Setoran Jabatan
Lebih lanjut, surat menyebutkan bahwa sebagian dana memang digunakan untuk membayar PHL, namun terdapat dugaan lebih dari Rp1,5 miliar dialirkan untuk kepentingan pribadi dan setoran jabatan. Jelang Idulfitri 2024, setiap pejabat disebut diminta menyetor tambahan Rp10 juta, yang dihimpun melalui jalur internal.
Dugaan pungli juga meluas ke sektor eksternal, terutama dealer kendaraan di Kota Padang. Disebutkan, terdapat pungutan sebesar Rp100 ribu untuk roda empat dan Rp50 ribu untuk roda dua yang dikumpulkan oleh oknum di lingkungan SAMSAT Padang. Estimasi total pungutan ini disebut mencapai Rp250 juta per bulan.
Surat juga menyinggung perubahan mendadak pada skema pembagian insentif dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP). Kepala Bapenda dituding mengambil bagian besar dari insentif tersebut, tanpa sosialisasi dan tanpa mempertimbangkan hak pegawai lainnya.
Kejati Serahkan ke Inspektorat, Pemerintah Provinsi Mulai Pemeriksaan Khusus
Menanggapi surat kaleng tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, M. Rasyid, menyatakan bahwa laporan telah dilimpahkan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) karena tidak disertai identitas pelapor dan bukti pendukung.
