Dari hasil penelusuran, Kanwil Kemenhaj Sumbar menemukan biro perjalanan tersebut belum menyiapkan sejumlah dokumen penting, termasuk visa, dokumen akomodasi, dan tiket penerbangan hingga batas waktu keberangkatan.
“Pengurusan dokumen umrah idealnya dilakukan tiga bulan sebelum keberangkatan. Dalam kasus ini, hingga enam hari terlunta-lunta, visa jemaah tetap tidak keluar,” tegas Rifki.
Selain persoalan dokumen, hasil verifikasi legalitas juga menunjukkan PT Sulthan Khatulistiwa Travel berstatus tidak aktif dan telah dikenai sanksi administratif oleh pemerintah.
“Izin operasional PT tersebut sudah diblokir oleh Kementerian Agama sejak Agustus 2025 karena keterlibatan dalam kasus hukum terdahulu,” ungkap Rifki.
Menurut Rifki, pihak perusahaan sempat mengajukan permohonan pembukaan blokir izin pada September 2025. Namun, pemerintah menolak permohonan tersebut karena pelanggaran yang dilakukan tergolong berat.
“Meskipun berpusat di Kota Padang dan beroperasi di Pasaman Barat, travel ini nekat menghimpun dana dan mengorganisir keberangkatan secara ilegal,” tambahnya.
Sementara itu, keberadaan pimpinan biro perjalanan tersebut belum diketahui setelah menyatakan tidak sanggup menyelesaikan persoalan keberangkatan para jemaah.
“Kami sempat berkomunikasi dengan pimpinan travel hingga Minggu (8/11/2026) pukul 11.00 WIB. Namun, pada pukul 15.30 WIB yang bersangkutan menyerah dan menghilang,” jelas Rifki.
