“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi korban yang merasa takut untuk melapor. Sistem hukum harus berpihak pada korban, bukan justru membuat mereka semakin tertekan,” tegasnya.
Dukungan bagi Korban dan Infrastruktur Layanan
Selain itu, salah satu fokus utama pemerintah daerah adalah penyediaan pusat layanan terpadu yang dapat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Pusat layanan ini akan menyediakan layanan kesehatan, psikologis, dan pendampingan hukum.
Namun, realisasi program ini memerlukan anggaran besar serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan organisasi non-pemerintah. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, korban kekerasan seksual akan terus mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
“Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Oleh karena itu, pemerintah mendorong partisipasi aktif warga dalam membentuk sistem deteksi dini, seperti posko pengaduan di tingkat desa, agar kasus kekerasan seksual dapat ditangani lebih cepat,” terangnya.
Harapan untuk Masa Depan yang Lebih Aman
Langkah-langkah yang diambil oleh Bupati terpilih John Kenedy Azis menunjukkan keseriusan dalam menangani kekerasan seksual di Padang Pariaman. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Perubahan budaya, peningkatan kesadaran, serta sistem hukum yang berpihak kepada korban menjadi kunci utama dalam memberantas kekerasan seksual.
“Dengan komitmen yang kuat dan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Padang Pariaman dapat menjadi daerah yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual,” pungkasnya.
