Kabarminang – Pemerintah Kota Bukittinggi memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak. Upaya utama yang kini digencarkan adalah pelaksanaan imunisasi di seluruh wilayah kota.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan pihaknya tidak ingin kasus campak di daerah itu berkembang menjadi KLB. Hingga kini, tercatat 56 warga terjangkit penyakit tersebut.
“Kasus campak jangan sampai menjadi KLB. Perwakilan WHO sudah datang ke Bukittinggi karena adanya temuan 56 orang terjangkit,” ujar Ramlan dalam keterangannya, dikutip Minggu (5/10).
Ia mengimbau masyarakat agar aktif membawa anak-anaknya untuk mendapatkan imunisasi. Menurutnya, imunisasi terbukti efektif menekan angka kesakitan dan kematian akibat campak.
Ramlan juga menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi di beberapa wilayah dan sekolah. Bahkan, ada satu sekolah yang seluruh siswanya menolak divaksin.
“Masih ada orang tua murid yang menolak program imunisasi. Padahal penyebaran virus campak sangat mudah, jadi edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Ramli Andrian, menyampaikan bahwa tim kesehatan telah turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan imunisasi campak. Dari 56 warga yang terjangkit, seluruhnya telah diambil sampel darah untuk diperiksa di laboratorium khusus Kementerian Kesehatan di Jakarta.
Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.7/968/DKK-P2P-SURV.SE/2025 tentang wajib imunisasi campak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tiga kelurahan dengan jumlah kasus terbanyak adalah Pakan Kurai, Tarok Dipo, dan Campago Guguak Bulek.
“Kami terus berupaya agar cakupan imunisasi meningkat dan kasus tidak berkembang menjadi wabah,” kata Ramli.
Wali Kota Ramlan menegaskan, pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus dan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mencegah penyebaran penyakit campak lebih luas.
