Kabarminang – Pemerintah Kota Padang meningkatkan upaya penanganan krisis air di kawasan Irigasi Gunung Nago yang berdampak pada sektor pertanian dan perikanan masyarakat, khususnya di wilayah Lambung Bukit dan sekitarnya. Kondisi kekeringan yang terjadi dikhawatirkan mengganggu produktivitas warga serta memengaruhi ketahanan pangan daerah.
Krisis air tersebut tidak hanya dirasakan petani yang bergantung pada pasokan irigasi untuk lahan persawahan, tetapi juga para pembudidaya ikan yang memanfaatkan aliran air untuk kebutuhan kolam perikanan. Situasi ini membuat pemulihan jaringan irigasi menjadi kebutuhan mendesak.
Sebagai langkah penanganan, Pemko Padang memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menyalurkan bantuan air darurat ke sejumlah titik terdampak.
Kepala UPTD Gunung Nago Dinas PUPR Kota Padang, Asrul, mengatakan berkurangnya debit air sempat diperparah oleh kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi di bagian hulu.
“Dari pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB pintu air penguras dibuka untuk pengerukan sedimen, sehingga volume air yang masuk ke saluran kiri dan kanan Gunung Nago berkurang,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026), dilansir dari infopublik.
Meski demikian, persoalan utama yang menyebabkan distribusi air belum kembali normal disebut bukan semata karena pemeliharaan rutin. Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam yang terjadi pada 27 November 2025 menjadi faktor utama yang masih memengaruhi pasokan air hingga saat ini.
Akibat kerusakan tersebut, distribusi air ke lahan pertanian dan kolam perikanan belum mampu berjalan optimal meskipun sebelumnya telah dilakukan langkah penanganan darurat.
Untuk mempercepat solusi, Dinas PUPR Kota Padang telah mengirimkan surat resmi kepada pihak pengelola jaringan irigasi tingkat provinsi. Surat tersebut berisi laporan kondisi lapangan sekaligus permohonan percepatan penanganan.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan ialah kapasitas pipa darurat berdiameter 30 inci yang dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan terdampak.
Menurut Asrul, komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah provinsi telah menghasilkan respons positif berupa rencana penambahan infrastruktur pendukung.
“Secara lisan, pihak provinsi telah menyampaikan akan menambah dua pipa lagi dengan diameter 30 inci. Insya Allah pemasangan akan dilakukan pada Juli hingga Agustus,” katanya.
Sambil menunggu realisasi pembangunan tambahan jaringan tersebut, Pemko Padang tetap menjalankan langkah darurat melalui distribusi air menggunakan toren di sejumlah lokasi strategis.
“Untuk sementara, Pemko Padang mengantisipasi dengan pengisian toren air yang melibatkan Damkar dan BPBD,” jelasnya.
Pemerintah berharap langkah percepatan penanganan ini dapat menekan dampak kerugian yang dialami petani dan pembudidaya ikan serta menjaga produktivitas pangan masyarakat di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana.
