Kabarminang — Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, memperkuat sinergi di bidang kesehatan melalui program perbaikan sanitasi masyarakat dan percepatan kelanjutan pembangunan RSUD dr. Sadikin.
Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, saat menghadiri kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi bersama tokoh masyarakat di Balerung Pendopo Wali Kota Pariaman, Sabtu (6/6/2026). Dalam kegiatan itu, ia menyampaikan bahwa Kota Pariaman memperoleh bantuan program padat karya sanitasi senilai Rp100 juta yang dialokasikan untuk Desa Bato, Kecamatan Pariaman Timur.
“Dalam kesempatan ini, kita salurkan bantuan padat karya senilai Rp100 juta dari Kementerian Kesehatan RI untuk Desa Bato, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Anggaran ini dialokasikan untuk perbaikan sanitasi dan pembangunan jamban sehat bagi sekitar 10 rumah tangga yang belum memiliki fasilitas tersebut,” ujarnya.
Menurut Ade Rezki, program jambanisasi tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan, termasuk melalui penyediaan lingkungan yang bersih dan sehat.
“Rumah warga yang belum memiliki jamban yang baik nanti akan kita buatkan kloset, saluran air, hingga septic tank-nya. Tujuannya agar lingkungan bersih dan tidak ada lagi limbah kotoran rumah tangga,” tambahnya.
Selain program sanitasi, perhatian juga diarahkan pada pengembangan layanan kesehatan di Kota Pariaman. Ade Rezki menyebut pihaknya mendukung upaya percepatan kelanjutan pembangunan RSUD dr. Sadikin yang selama beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya rampung.
Pemerintah Kota Pariaman bersama DPR RI saat ini juga berupaya mendorong dukungan dari Kementerian Kesehatan agar pembangunan rumah sakit tersebut dapat dilanjutkan. Kebutuhan penambahan ruang layanan dinilai penting seiring meningkatnya jumlah kunjungan pasien dan kebutuhan rawat inap.
Sebelumnya, Wali Kota Pariaman, Yota Balad, telah melakukan koordinasi dengan Bappenas, Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Kesehatan terkait kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut. Dengan dukungan DPR RI, pemerintah daerah berharap bantuan anggaran dari pemerintah pusat minimal Rp50 miliar dapat terealisasi.
Ia menyebut, Pemko Pariaman menargetkan pembangunan RSUD dr. Sadikin dapat diselesaikan paling lambat pada 2027.
“Pada kesempatan ini, RSUD dr. Sadikin juga dipastikan akan menerima pasokan alat kesehatan khusus berupa fasilitas PICU (Pediatric Intensive Care Unit) dan NICU (Neonatal Intensive Care Unit) dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan. Bantuan alat penanganan khusus bayi baru lahir (neonatal) ini diproyeksikan akan tiba pada kuartal III atau kuartal IV Tahun 2026 untuk menekan angka kematian ibu dan anak,” ungkap Yota Balad.
Ia melanjutkan, melalui program sanitasi tersebut, Pemerintah Kota Pariaman juga berupaya mempertahankan capaian Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan hingga 100 persen.
“Tahun lalu bantuan ini diberikan kepada Desa Nareh, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, dan tahun ini di Desa Bato, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Tidak hanya itu, kita akan meminta kepada jajaran untuk kembali menginventarisasi kawasan atau wilayah yang memang memerlukan intervensi perbaikan sanitasi dan jambanisasi. Semoga dalam lima tahun kepemimpinan kami ini, semua bisa tercapai sehingga masyarakat Kota Pariaman bisa hidup sehat dengan jamban yang layak,” imbuhnya.
