Kabarminang – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkuat upaya menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang digelar di Gedung Youth Center, Kamis (16/4/2026).
Rapat yang dihadiri Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan data, merumuskan langkah, serta memperkuat komitmen lintas sektor dalam memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan.
Meski capaian pendidikan Kota Padang tergolong tinggi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD mencapai 110,54 persen dan SMP sebesar 110,29 persen, persoalan ATS masih menjadi tantangan serius.
Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen per 1 April 2026, tercatat sebanyak 6.615 anak tidak bersekolah. Angka ini menurun dari sebelumnya 7.178 anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 153 anak telah berhasil dikembalikan ke jalur pendidikan formal maupun nonformal.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa persoalan anak putus sekolah tidak hanya sekadar angka, melainkan menyangkut masa depan generasi dan arah pembangunan daerah.
“Tidak ada gunanya bangunan menjulang tinggi jika di sisi lain anak-anak kita menghadapi masa depan yang suram,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek intelektual, karakter, serta daya saing global. Program seperti Padang Juara dan Smart Surau disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mencetak generasi unggul.
“Program Padang Juara dan Smart Surau adalah komitmen untuk melahirkan anak-anak yang cerdas, berakhlak, dan siap bersaing hingga tingkat internasional,” katanya.
Maigus juga menyampaikan optimisme bahwa angka ATS dapat ditekan hingga nol dalam empat tahun ke depan melalui sinergi seluruh pihak.
“Target kita empat tahun ke depan, Padang memiliki angka nol ATS. Minimal, jangan ada lagi penambahan ATS pada 2026,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga diungkap berbagai faktor penyebab anak tidak bersekolah, di antaranya kondisi ekonomi keluarga, pernikahan dini, anak yang telah bekerja, jarak tempat tinggal yang jauh, hingga masalah kesehatan.
Sebagai langkah penanganan, Pemko Padang mendorong pendekatan yang tidak hanya berbasis data dan regulasi, tetapi juga melalui pendampingan keluarga, pemberian motivasi, bantuan beasiswa, serta penguatan peran masyarakat melalui masjid dan lingkungan kelurahan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, kelurahan, orang tua, dan masyarakat, Kota Padang menegaskan komitmennya bahwa setiap anak yang kembali ke bangku sekolah merupakan investasi penting bagi masa depan daerah.
