Kabarminang — Presiden Mahasiswa (Persma) Universitas Andalas (Unand), Shabbarin Syakur, menyuarakan lima tuntutan terhadap program Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Hak Asasi Manusia (HAM), Kamis (9/4/2026).
Tuntutan itu disampaikan melalui Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, saat diskusi publik yang digelar di Gedung Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Unand.
Lima tuntutan itu yakni: pertama, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan MBG. Kedua, dorongan untuk merevisi regulasi yang berkaitan dengan isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Ketiga, perhatian terhadap isu HAM, khususnya terkait pembatasan kebebasan berekspresi yang dinilai berdampak pada demokrasi. Keempat, penguatan fungsi Komnas HAM yang dinilai selama ini hanya berjalan secara struktural, namun belum optimal secara fungsional. Kelima, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada, termasuk arah penganggaran di sektor pendidikan.
“Lima tuntutan ini memuat sejumlah isu strategis yang harus mendapat perhatian serius. Kami berharap tuntutan ini dapat dibahas secara lebih komprehensif di tingkat nasional,” ujar Shabbarin.
Ia menilai persoalan utama pendidikan saat ini lebih berkaitan dengan keterbatasan akses, dan alokasi anggaran dalam kebijakan MBG seharusnya dapat lebih difokuskan untuk memperluas akses pendidikan bagi generasi muda.
“Harusnya dana yang dialokasikan ke MBG ini diperhatikan lagi, dievaluasi lagi, dan coba untuk lebih difokuskan untuk mensubsidi pendidikan sehingga akses ke pendidikan bisa lebih luas,” imbuhnya.
Ia berharap seluruh tuntutan tersebut dapat disampaikan agar mendapat perhatian dari pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.
“Kami minta juga untuk disampaikan di Senayan kepada pihak yang memang menaungi hal-hal permasalahan tersebut,” katanya.
