Kabarminang – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berdiskusi dengan perwakilan penyandang disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Dalam pertemuan tersebut, Muhidi mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan, khususnya terkait kebutuhan fasilitas serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Sumatera Barat.
Ia menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi perhatian serius dan dikawal dalam proses penyusunan RKPD 2027 agar kebijakan pembangunan yang dihasilkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.
“Aspirasi yang disampaikan akan kita dorong masuk dalam perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas,” ujar Muhidi.
Menurutnya, perencanaan pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan inklusivitas.
Muhidi menambahkan, sinkronisasi dengan kebijakan nasional memang penting, namun perencanaan di daerah tetap harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Sumatera Barat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
