Kabarminang – Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) mendorong percepatan pembangunan ruas jalan strategis Bandara Internasional Minangkabau (BIM)–Pariaman–Tiram dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Rapat tersebut digelar di Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman, Karan Aur, Pariaman, Jumat (13/3/2026).
Dalam forum yang dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar dan kepala perangkat daerah tersebut, JKA menilai pembangunan jalan tersebut sangat penting untuk mendukung konektivitas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Padang Pariaman dan daerah sekitarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi menyampaikan bahwa pembangunan ruas jalan BIM–Pariaman–Tiram saat ini masuk dalam rencana kerja pembangunan tahun 2028 bersama sejumlah proyek strategis lainnya.
Namun, menurut Arry, Bupati Padang Pariaman mengusulkan agar proyek tersebut dapat dipercepat pelaksanaannya.
“Tadi Pak Bupati menyampaikan agar beberapa program yang direncanakan bisa dipercepat ke tahun 2027 dengan catatan program tersebut memang penting dan mendesak,” ujar Arry.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain membahas percepatan pembangunan infrastruktur strategis, forum tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.
Arry menambahkan, kegiatan rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan diagendakan secara rutin agar sinergi pembangunan semakin kuat.
“Kegiatan ini kita agendakan di kabupaten/kota secara bergiliran, minimal satu kali dalam tiga bulan atau sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati John Kenedy Azis menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dan berharap forum seperti ini terus dilakukan secara rutin untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
Menurutnya, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ruang koordinasi program pembangunan, tetapi juga mempererat silaturahmi antar pemerintah daerah dalam membahas berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di daerah.
