Kabarminang – Duka mendalam akibat banjir dan tanah longsor yang sempat melumpuhkan ekonomi warga Padang Pariaman mulai menemui titik terang. Pemkab Padang Pariaman bersama Polda Sumbar dan sektor swasta meluncurkan program pemulihan ekonomi berbasis ketahanan pangan bagi warga terdampak bencana.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat itu ialah mengembalikan mata pencaharian warga yang hilang. Berdasarkan data pemkab, sekitar 500 hingga 600 warga kehilangan sumber pendapatan utama mereka akibat kerusakan lahan dan infrastruktur pascabencana.
“Sejak musibah itu terjadi, yang selalu menjadi beban pikiran saya adalah nasib warga yang kehilangan pekerjaan. Program penanaman jagung ini adalah jawaban konkret untuk mereka yang sempat putus asa,” ujar JKA pada Senin (9/3/2026).
Untuk menampung para penyintas bencana, kata JKA, ada potensi pemanfaatan 100 hektar lahan tidur milik kaum yang dilaporkan oleh para niniak mamak setempat. Lahan yang selama ini tidak produktif itu, kata JKA, akan disulap menjadi area pertanian jagung yang dikelola bersama PT Paten Mekar Tani.
Secara matematis, kata JKA, proyeksi penyerapan tenaga kerja dari program itu sangat signifikan. Ia menjelaskan bahwa dengan asumsi satu hektare lahan mampu memberdayakan 20 orang, hanya dibutuhkan sekitar 25 hingga 30 hektare untuk mengakomodasi semua warga yang kehilangan pekerjaan.
“Potensi kita ada 100 hektare. Ini lebih dari cukup untuk memastikan tidak ada warga terdampak bencana yang menganggur. Kami akan segera cek lapangan dan koordinasikan dengan Kapolda serta mitra swasta agar bisa segera beroperasi,” tutur JKA.
Kegiatan yang menjadi bagian dari Program Swasembada Pangan Nasional itu dihadiri Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, dan CEO PT Mekar Investama Teknologi, Pandu Aditya Kristy. Kolaborasi itu diharapkan tidak hanya sekadar menanam jagung, tetapi menjadi katalisator kebangkitan ekonomi daerah yang sempat terpuruk akibat anomali cuaca.
Bagi para penyintas, program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan peluang untuk kembali mandiri di atas lahan mereka sendiri.
“Sinergi ini menjadi harapan baru agar ketahanan pangan selaras dengan pemulihan martabat ekonomi,” kata JKA.
