Kabarminang – Pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp55 triliun untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI, dan anggota Polri pada 2026. THR tersebut ditargetkan dapat disalurkan pada awal ramadan, meski pemerintah belum memastikan tanggal pencairannya.
“Tidak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip dari detik, Minggu (15/2).
Purbaya juga menyebut besaran anggaran THR tersebut tidak terlalu besar, meski dalam paparan resmi acara itu tercantum nilai Rp55 triliun.
Jika dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran THR 2026 mengalami peningkatan. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan THR sebesar Rp49,9 triliun untuk sekitar 9,4 juta aparatur negara, termasuk ASN, PPPK, hakim, TNI-Polri, serta pensiunan.
Selain THR, pemerintah juga menyiapkan sejumlah belanja prioritas pada awal 2026, di antaranya percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera sebesar Rp6 triliun, serta paket stimulus sebesar Rp13 triliun.
Purbaya menegaskan, belanja pemerintah pada triwulan pertama akan dijalankan tepat waktu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Ia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 akan berlanjut pada 2026. Bahkan, pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 bisa tumbuh di kisaran 5,5 persen hingga 6,0 persen.
“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6,0 persen,” kata dia.
Menurutnya, angka tersebut menjadi capaian luar biasa jika terwujud karena dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi lima persen.
