Kabarminang – Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari menerima penyertaan modal sebesar Rp750 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar). Dana tersebut bersumber dari penerbitan sukuk daerah dengan target penghimpunan dana hingga Rp1 triliun.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sumbar dalam memperkuat kapasitas pembiayaan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keuangan halal di daerah.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, penyertaan modal kepada UUS Bank Nagari merupakan komponen utama dari pemanfaatan dana hasil penerbitan sukuk.
“Dari Rp1 triliun yang akan dihimpun, Rp750 miliar direncanakan untuk unit syariah Bank Nagari,” ujar Mahyeldi dalam rapat koordinasi virtual, Senin (13/10).
Penerbitan sukuk dilakukan dengan menggunakan akad ijarah (sewa) sesuai dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan estimasi kupon sebesar 10 persen.
Selain untuk Bank Nagari, Rp250 miliar dari total dana sukuk juga akan diarahkan untuk pembangunan ruang operasi di RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi.
Kepala Biro Perekonomian Setprov Sumbar, Kuartini Deti Putri, menjelaskan bahwa penyertaan modal ini diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui dividen Bank Nagari.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyambut baik rencana penyertaan modal tersebut. Ia menilai, langkah ini akan memperkuat posisi UUS Bank Nagari dalam memperluas pembiayaan di sektor produktif dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Tambahan modal ini akan meningkatkan kapasitas pembiayaan syariah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan,” ujarnya.
Pemprov Sumbar memastikan bahwa seluruh proses penerbitan sukuk daerah dilakukan sesuai ketentuan regulasi dan prinsip syariah, dengan pelaksanaan teknis dikoordinasikan oleh Tim Sembilan yang diketuai Kepala Bappeda Sumbar.
Gubernur Mahyeldi menambahkan, penerbitan sukuk ini diharapkan dapat menjadi model penguatan keuangan daerah berbasis syariah di tingkat nasional.