Di sisi lain, keberadaan rel tidak otomatis membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi atau angkutan jalan raya. Agar menjadi pilihan mobilitas, layanan kereta api harus menawarkan kepastian jadwal, waktu tempuh yang efisien, tarif terjangkau, serta koneksi dengan moda transportasi lain.
Stasiun, menurut dia, juga perlu dirancang sebagai simpul integrasi yang menghubungkan pusat ekonomi, pasar, kawasan wisata, dan angkutan pengumpan.
Meski jalur kereta api Sumbar memiliki bentang alam yang berpotensi mendukung sektor pariwisata, Timtim mengingatkan agar fungsi utama jaringan tetap diarahkan pada kebutuhan transportasi masyarakat dan distribusi logistik.
“Keberhasilan reaktivasi ini ditentukan oleh peningkatan keandalan perjalanan, efisiensi distribusi barang, serta ketangguhan jaringan transportasi wilayah saat menghadapi gangguan bencana,” pungkas Timtim.
Reaktivasi 248,5 Kilometer
Rencana reaktivasi jaringan kereta api Sumbar sebelumnya disampaikan Anggota DPR RI Andre Rosiade setelah rapat dengar pendapat Komisi VI DPR bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin pada Juni 2026.
Berdasarkan paparan PT KAI dalam rapat tersebut, Sumbar menjadi salah satu daerah yang masuk program reaktivasi jalur kereta api di Pulau Sumatera. Total jaringan yang direncanakan mencapai 248,5 kilometer dengan sejumlah ruas lama yang menghubungkan Kayu Tanam, Padang Panjang, Bukittinggi, Solok, Muaro Kalaban hingga Sawahlunto.
Ruas yang masuk rencana tersebut meliputi Kayu Tanam–Padang Panjang–Bukittinggi–Limbangan sepanjang 162 kilometer, Padang Panjang–Batu Tabal 18 kilometer, Batu Tabal–Solok 34 kilometer, Solok–Muaro Kalaban 24 kilometer, serta Muaro Kalaban–Sawahlunto sepanjang 4 kilometer.
Andre sebelumnya menyebut investasi tahap awal program tersebut diperkirakan sekitar Rp300 miliar. Sementara perkembangan terbaru yang disampaikannya pada September 2026 menyebut reaktivasi ditargetkan mulai pada akhir Oktober, dengan peluncuran aktivasi disebut dijadwalkan 21–22 Oktober 2026.
