Kabarminang – Sebanyak 1.126 orang Tenaga Harian Lepas (THL) kategori R3 dan R4 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang resmi diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Usulan tersebut tertuang dalam surat bernomor 800.1.2.1/679/BKPSDM/PP/VIII/2025 yang ditandatangani langsung Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 25 Agustus 2025.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, mengatakan pengusulan ini tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Berdasarkan data awal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), tercatat 1.139 orang THL R3 dan R4. Setelah proses pemberkasan, sebanyak 1.126 orang resmi diusulkan, terdiri dari 949 orang kategori R3 dan 177 orang kategori R4,” ujarnya, Rabu (27/8).
Sementara itu, delapan orang dari kategori R3 tidak diusulkan karena tujuh orang mengundurkan diri dan satu orang diterima sebagai CPNS. Dari kategori R4, lima orang tidak diusulkan karena dua tidak lolos administrasi dan tiga lainnya berhenti bekerja.
Ia mengatakan, langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengabdian para THL.
“Alhamdulillah, THL R3 dan R4 sudah kita usulkan menjadi PPPK paruh waktu ke Kemenpan RB. Kita berharap segera mendapat persetujuan,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan program nasional penataan tenaga non-ASN.
“Kita ingin memberikan kejelasan status bagi THL agar mereka lebih tenang dalam bekerja. Dengan adanya status PPPK paruh waktu, mereka lebih terjamin dan pelayanan publik di Padang Panjang semakin optimal,” imbuhnya.
