“Dasar kami adalah surat terbuka dari masyarakat Lubuk Rasam yang mengeluhkan akses dan kondisi jalan yang memprihatinkan tersebut. Surat itulah yang kami teruskan ke atas,” tutup Ali.
Hingga saat ini, nasib pembangunan Jalan Lubuk Rasam Surian sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
Sebelumnya, kondisi jalan menuju Jorong Lubuk Rasam sempat viral setelah warga terpaksa membawa seorang perempuan yang sedang sakit dengan cara tubuhnya diikatkan ke badan pengendara ojek demi mendapatkan perawatan medis ke Puskesmas Surian, pada Sabtu (7/2/2026). Keputusan ini diambil karena jalan yang dilalui berlumpur dan tidak bisa dilewati kendaraan roda empat.
Dari video yang diterima Sumbarkita, terlihat kondisi jalan tersebut sangat rusak, dengan sisi kiri dan kanan berbatasan langsung dengan hutan.
Perempuan yang sakit tersebut sebelumnya sempat bertahan selama 10 hari di rumahnya tanpa mendapatkan bantuan medis akibat ketiadaan tenaga kesehatan di desa tersebut.
Keluarga korban, Irawati (44), menjelaskan keputusan mengikat pasien ke badan pengendara ojek diambil untuk mencegah pasien terjatuh saat melewati jalan yang parah.
“Kakak kami sudah 10 hari kondisinya tidak membaik dan akhirnya dibawa ke puskesmas, namun karena jalan yang tidak memadai terpaksa diikatkan kepada pengendara ojek agar tidak terjatuh,” ungkapnya kepada Sumbarkita, Rabu (11/2/2026).
Irawati menyebut perjalanan dari rumahnya menuju Puskesmas Surian memakan waktu sekitar 3,5 jam menggunakan ojek.
“Kakak saya sempat dirawat di puskesmas terdekat, namun karena sakit kepalanya tidak kunjung sembuh, akhirnya kemarin terpaksa dirujuk ke RSUD Muara Labuh karena fasilitas di sana lebih lengkap,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar di Lubuk Rasam. Menurutnya, meski terdapat bangunan Puskesmas Pembantu (Puskesri) di daerah tersebut, tidak ada satu pun petugas medis yang ditempatkan di sana.
“Puskesri ada, tetapi tidak ada bidan yang ditempatkan di sana. Ini bukti kurangnya perhatian pemerintah,” tuturnya.
Irawati mengatakan warga setempat telah mencoba berbagai upaya, mulai dari bersurat ke Wali Nagari, Camat, Bupati Solok, Gubernur Sumatera Barat, hingga Presiden RI dan DPR RI, agar mendapatkan pembebasan lahan hutan lindung demi pembangunan jalan, namun hingga kini tidak membuahkan hasil.
“Sama sekali tidak ada respons dari pihak kabupaten maupun provinsi. Kami bingung harus mengadu ke siapa lagi. Kalau bertemu Bupati, jawabannya selalu sama, yaitu sabar. Bagaimana bisa sabar kalau kondisinya seperti ini?,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah selalu mengacu pada status kawasan hutan lindung sebagai ganjalan utama pembangunan jalan. Ia menilai alasan tersebut tidak adil jika dibandingkan dengan keselamatan warga yang tinggal di sana.
“Alasan mereka selalu soal hutan lindung. Kami heran, kenapa hutan begitu dilindungi, sementara kami sebagai manusia tidak dilindungi sama sekali? Kenapa hutan lebih dipertahankan daripada nyawa manusia,” imbuhnya.
