Kabarminang – Wali Kota Pariaman, Yota Balad, kembali melanjutkan lobi pembangunan infrastruktur ke pemerintah pusat. Setelah sebelumnya bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar dengan membawa usulan senilai Rp93 miliar, Yota Balad sore harinya bertemu langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan.
Pertemuan yang berlangsung di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru itu turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, yang juga merupakan wakil rakyat asal Sumatera Barat. Sejumlah kepala daerah dari provinsi tersebut juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Yota Balad menyerahkan berbagai usulan pembangunan infrastruktur penting di Kota Pariaman. Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk merealisasikan program-program strategis daerah.
“Hari ini kami dari Pemerintah Kota Pariaman, bersama anggota DPR RI dan beberapa kepala daerah dari Sumatera Barat, kembali bertemu dengan Pak Menteri untuk menyerahkan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur di daerah kami,” ujar Yota Balad, Selasa (23/9).
Berikut adalah daftar usulan proyek infrastruktur yang diajukan Pemerintah Kota Pariaman:
Pembangunan Infrastruktur Jalan senilai Rp27 miliar untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta perikanan.
Pengendalian Banjir Sungai Batang Mangor sebesar Rp20 miliar. Kondisi tebing sungai yang longsor telah merusak lahan pertanian di sekitarnya. Meskipun proyek ini sudah dianggarkan melalui Balai Sungai Sumatera V, saat ini masih terblokir karena efisiensi anggaran.
Pembangunan Pasar Basah Kota Pariaman senilai Rp88 miliar. Proyek ini telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Perdagangan dan memiliki Detail Engineering Design (DED) yang lengkap, tinggal menunggu pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
Rehabilitasi GOR Rawang dan GOR Sutan Rajo Bujang sebesar Rp20 miliar. Fasilitas ini direncanakan untuk digunakan sebagai tempat bimbingan belajar sekolah kedinasan dan latihan fisik bagi siswa kurang mampu.
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebesar Rp15 miliar. Proyek ini telah melalui studi kelayakan (FS) dan DED, serta telah dibahas dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK).
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Desa Pungguang Ladiang senilai Rp37 miliar. Proyek ini diperlukan karena sistem SPAM yang ada saat ini belum mampu menyediakan air minum yang layak dan aman bagi warga.
Yota Balad menekankan bahwa dengan keterbatasan anggaran di daerah, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kota Pariaman.
“Besar harapan kami agar usulan-usulan ini dapat difasilitasi oleh Kementerian PUPR, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman,” tutupnya.
