Keluhan serupa disampaikan tokoh masyarakat setempat yang juga mantan Wali Korong Koto Tinggi, Heri. Ia menilai penggunaan pukat harimau tidak hanya merugikan nelayan tradisional, tetapi juga bertentangan dengan kesepakatan adat dan aturan yang telah dibuat di tingkat nagari.
Menurut Heri, masyarakat bersama tokoh dan wali nagari di Kecamatan Tanjung Raya sebelumnya telah sepakat menolak penggunaan alat tangkap tersebut di perairan Danau Maninjau.
“Bersama para tokoh dan wali nagari di Tanjung Raya, kami sebenarnya sudah lama bersepakat untuk menolak dan melarang segala bentuk praktik penggunaan pukat harimau di perairan Danau Maninjau. Namun, sangat disayangkan masih ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang nekat melanggar aturan tersebut,” ujar Heri.
Ia menyebutkan, penggunaan pukat harimau tersebut setidaknya telah berlangsung selama hampir empat bulan terakhir. Namun, hingga kini praktik itu dinilai masih terjadi karena belum adanya penindakan tegas yang dilakukan secara berkesinambungan.
Selain berdampak terhadap pendapatan nelayan, Heri mengingatkan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan berpotensi merusak ekosistem dan mengancam kelestarian biota air Danau Maninjau.
Atas kondisi tersebut, nelayan bersama tokoh masyarakat mendesak instansi berwenang segera melakukan penertiban di lapangan. Mereka berharap larangan penggunaan pukat harimau tidak hanya menjadi kesepakatan, tetapi juga benar-benar ditegakkan.
Bagi masyarakat di sekitar Danau Maninjau, keberlanjutan sumber daya ikan bukan sekadar persoalan lingkungan. Kelestarian danau juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan mata pencaharian dan ekonomi keluarga nelayan tradisional.
