Kabarminang – Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menyampaikan nota penjelasan Wali Kota terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman, Rabu (16/7/2025) sore. Sidang berlangsung di Aula Sidang Utama Gedung DPRD, dipimpin Ketua DPRD Muhajir Muslim, serta dihadiri jajaran legislatif dan unsur Forkopimda.
Kelima Ranperda yang diusulkan mencakup sektor vital pembangunan jangka panjang dan perlindungan sosial. Ranperda itu yakni: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2029, Rencana Pembangunan Industri 2024–2044, Penghormatan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2025–2055.
“Kelima Ranperda ini kami sampaikan untuk dibahas secara bersama antara eksekutif dan legislatif agar melahirkan regulasi yang visioner dan berpihak pada masyarakat,” ujar Mulyadi dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, penyusunan RPJPD merupakan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap daerah memiliki dokumen perencanaan lima tahunan. RPJPD ini menjadi turunan dari visi-misi kepala daerah terpilih hasil Pilkada November 2024 lalu.
Sementara itu, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri disusun berdasarkan amanat UU Nomor 3 Tahun 2014. Menurut Mulyadi, dokumen ini akan menjadi panduan strategis untuk memperkuat sektor industri lokal secara terencana dan sistematis, sesuai peta jalan pembangunan industri nasional, provinsi, dan kota.
Terkait hak penyandang disabilitas, Pemko Pariaman menegaskan komitmen mewujudkan kesetaraan. Ranperda ini bertujuan menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan bebas dari diskriminasi.
“Disabilitas bukan halangan untuk berkarya. Pemerintah wajib hadir memberi akses dan perlakuan yang adil,” tegas Mulyadi, mantan Anggota DPRD tiga periode ini.
Dua Ranperda lainnya menyentuh isu lingkungan. Pertama, pengelolaan air limbah domestik yang selama ini masih dilakukan secara konvensional. Pemko mengusulkan pedoman teknis agar pengelolaan limbah lebih tertib dan tidak mencemari lingkungan. Kedua, perencanaan jangka panjang perlindungan lingkungan hingga 2055, yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan dan harmoni antara pembangunan dan daya dukung alam.
Menutup penjelasannya, Mulyadi mengapresiasi seluruh jajaran DPRD Kota Pariaman atas kolaborasi yang selama ini telah berjalan baik. Ia berharap, pembahasan Ranperda berjalan lancar dan hasilnya berdampak nyata bagi kemajuan Kota Pariaman.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan agar segala kebijakan kita membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Pariaman yang kita cintai ini,” tutupnya.
