Kabarminang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menyatakan komitmennya dalam menjaga stabilisasi harga pangan, khususnya beras, di tengah potensi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Panjang, Allex Saputra, usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian, yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (4/9).
“Ketersediaan beras di Padang Panjang masih aman dan terkendali. Namun, kenaikan harga tetap harus diantisipasi karena beras merupakan komoditas strategis. Oleh sebab itu, Pemko akan lebih intens melakukan pengawasan agar harga tetap stabil,” ujarnya.
Ia mengatakan, kebijakan yang dibuat Pemko Padang Panjang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Beras medium disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp13.100 per kilogram.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako Padang Panjang, Putra Dewangga, menyebutkan Sumatera Barat termasuk Padang Panjang masuk dalam zona dua penyaluran SPHP.
“Saat ini titik penyalurannya tersedia di Pasar Pusat dan Koperasi Polres,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Ade Nafrita Anas, mengatakan Pemko Padang Panjang sebelumnya telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 30 Agustus lalu dengan harga beras yang sama.
“Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan mampu menjaga harga beras tetap stabil, sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau,” imbuhnya.
