Kabarminang — Warga Kota Padang, Sumatera Barat, Ernita (58 tahun), melaporkan seorang notaris berinisial EPH dan sebuah bank BUMN ke Polres Pasaman Barat pada Rabu (11/11/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan sertifikat tanah dan rumah miliknya sebagai agunan kredit tanpa persetujuannya hingga akhirnya dilelang oleh bank. Akibatnya, ia mengalami kerugian materiel sekitar Rp1 miliar dan tinggal di kontrakan karena rumahnya sudah dijual bank.
Kuasa hukum Ernita, Mustakim, menjelaskan bahwa persoalan itu bermula ketika anak kliennya, Aulia Fernanda, mengajukan kredit ke sebuah bank BUMN di Simpang Empat, Pasaman Barat, untuk membeli lahan perkebunan sawit seluas sekitar 40 hektare di kawasan Air Meruap, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat.
Sebagai agunan utama, Aulia menyerahkan 20 sertifikat hak milik (SHM) perkebunan sawit atas namanya kepada bank.
“Namun, bank meminta sertifikat tambahan dengan alasan sebagai kelengkapan administrasi dan persyaratan internal bank karena Aulia sebagai debitur belum menikah,” ujar Mustakim pada Selasa (17/11/2026).
Atas permintaan tersebut, kata Mustakim, Ernita menyerahkan SHM Nomor 2480 yang merupakan sertifikat tanah dan rumah miliknya di Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, kepada bank. Menurut pengakuan Ernita, pihak bank berjanji mengembalikan sertifikat tersebut kepada Aulia dalam waktu enam bulan.
Dalam pengurusan kelengkapan administrasi kredit, kata Mustakim, Aulia menggunakan jasa seorang notaris berinisial EPH di Pasaman Barat. Menurut pengakuan Ernita, SHM Nomor 2480 miliknya tidak dimaksudkan sebagai agunan kredit Aulia, tetapi hanya sebagai syarat tambahan yang diminta pihak bank.
Setelah menyerahkan sertifikat tersebut, Aulia berhasil mendapatkan kredit dari bank untuk membeli lahan perkebunan sawit seluas 40 hektare.
Namun, ketika Ernita meminta pengembalian SHM Nomor 2480 setelah enam bulan, pihak bank tidak mengembalikan sertifikat tersebut.




















