“Klien kami sejak 2022 sudah mendatangi bank untuk meminta SHM itu, tetapi klien kami tidak dapat bertemu dengan pejabat bank tersebut. Klien kami hanya dapat bertemu dengan petugas Satpam bank tersebut,” tutur Mustakim.
Di sisi lain, kata Mustakim, Aulia mengalami kendala membayar kredit karena saat memanen sawit di lahan yang dibelinya, ia dihalangi oleh orang yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut.
“Karena kreditnya macet, agunannya dilelang oleh bank. Namun, SHM Nomor 2480 milik klien kami juga dilelang oleh bank, padahal SHM itu tidak termasuk agunan pinjaman oleh Aulia ke bank sehingga kami ajukan gugatan terkait pembatalan lelang di Pengadilan Negeri Padang,” ucap Mustakim.
Mustakim mengatakan bahwa kliennya kemudian mengetahui bahwa SHM Nomor 2480 telah dimasukkan sebagai agunan oleh notaris EPH. Padahal, menurut Mustakim, penyerahan sertifikat tersebut tidak pernah disertai surat kuasa, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), ataupun persetujuan tertulis dari Ernita. Ia juga menyebut tidak ada tanda terima resmi dari bank atas penyerahan sertifikat tersebut.
Tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ernita, kata Mustakim, bank menerbitkan APHT Nomor 28/2021 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00640/2021 atas SHM Nomor 2480.
Dokumen tersebut menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 18 tertanggal 4 Februari 2021 dan tanda terima agunan pada tanggal yang sama. Mustakim menduga dokumen tersebut memuat tanda tangan palsu Ernita.
“Klien kami tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut, tidak pernah hadir di hadapan notaris, dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun.
Mustakim juga menyebut bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Pariaman pada 24 Mei 2023, notaris EPH mengakui adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh anggota staf notarisnya dalam rangkaian kredit yang sama.




















