Kabarminang – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meraih dua penghargaan dalam ajang ETPD Partnership Gathering 2026 yang digelar Bank Nagari di Hotel Mercure Padang, Jumat malam (25/9/2026).
Dua penghargaan tersebut diberikan atas kinerja dan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendorong digitalisasi transaksi serta pengelolaan keuangan daerah.
Padang Pariaman meraih Terbaik 1 Kabupaten Teraktif dalam Pengembangan Digitalisasi Daerah Tahun 2026 dan Terbaik 2 Optimalisasi Dana Pemerintah Daerah pada CASA Bank Nagari Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diterima langsung Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, di Ballroom Hotel Mercure Padang.
ETPD Partnership Gathering 2026 menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Bank Indonesia, perbankan dan pemangku kepentingan dalam mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta digitalisasi pengelolaan keuangan.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bank Indonesia, Direktur Utama Bank Nagari, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jajaran kepala cabang Bank Nagari se-Indonesia, Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumatera Barat, serta para sekretaris daerah se-Sumatera Barat.
Dalam paparannya sebagai keynote speaker, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya, penguatan fiskal dan transformasi digital daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan.
Dalam ekosistem tersebut, Bank Indonesia berperan mendorong pengembangan transaksi digital daerah. Sementara Bank Nagari menjadi salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan dan mengembangkan kanal pembayaran serta mendukung implementasi transaksi digital.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengapresiasi capaian BPKD bersama seluruh tim yang dinilainya terus melakukan pembenahan dan inovasi di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Selamat atas upaya-upaya BPKD Padang Pariaman bersama tim kerja di BPKD yang terus melakukan perbaikan-perbaikan di tengah keterbatasan fiskal daerah saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim BPKD dalam membangun digitalisasi. Digitalisasi adalah program unggulan kita dan ini harus ditingkatkan terus,” ujar Bupati.
Menurut John Kenedy Azis, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin digital mulai membuahkan hasil.
Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam proses pembayaran. Transformasi tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi, memperkuat transparansi, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala BPKD Padang Pariaman M. Fadhly mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari proses panjang transformasi transaksi pemerintah daerah, dari pola tunai menuju non-tunai hingga berkembang menjadi sistem pembayaran digital yang semakin terintegrasi.
“Sejak bulan Januari tahun 2026, kita terus melakukan dan mengembangkan inovasi layanan yang mengurangi tatap muka. Oleh sebab itu, layanan digital adalah solusi yang paling tepat untuk diterapkan. BPKD Padang Pariaman menyiapkan kanal pembayaran secara digital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.
Transformasi tersebut diwujudkan melalui sejumlah inovasi, di antaranya PARIS VAN QRIS, e-PAD, LAMAN BPKD, PAMER, SIMOLI, hingga GASPOL PBB.
Pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemanfaatan QRIS dan Virtual Account (VA) terus diperluas. Saat ini, sekitar 600 kolektor PBB telah menggunakan pembayaran PBB melalui QRIS.
Menurut M. Fadhly, kondisi tersebut menunjukkan digitalisasi mulai diterapkan hingga lini pelayanan di lapangan, tidak hanya pada level sistem atau aplikasi.
Sementara melalui e-PAD, BPKD mengembangkan digitalisasi yang mencakup pengelolaan data pendapatan, pencatatan, pembayaran hingga monitoring. Digitalisasi tersebut diarahkan untuk membangun pengelolaan pendapatan daerah yang lebih terukur dan terintegrasi.
M. Fadhly menegaskan, dua penghargaan yang diterima Padang Pariaman bukanlah titik akhir, melainkan apresiasi terhadap proses transformasi yang masih terus dikembangkan.
“Masih ada proses yang harus kita perbaiki. Masih ada sistem yang harus kita integrasikan. Masih ada layanan yang perlu kita sederhanakan dan masih ada masyarakat yang harus terus kita dekatkan dengan layanan digital,” ungkapnya.
Ia mengatakan keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata diukur dari banyaknya aplikasi atau tersedianya kanal pembayaran digital.
“Ukurannya adalah ketika teknologi benar-benar mampu membuat pemerintah bekerja lebih baik dan masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah,” tegas M. Fadhly.
Capaian tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengembangkan ekosistem transaksi digital, memperluas penggunaan kanal pembayaran non-tunai, meningkatkan kualitas pengelolaan data, serta memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin efektif, transparan dan mudah diakses masyarakat.
