Distribusi Terkendala Perbaikan Jalan
Faktor lain yang turut memengaruhi antrean adalah hambatan distribusi akibat perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah ruas di Sumbar.
Perbaikan jalan di jalur Lubuk Selasih, Kabupaten Solok, hingga Dharmasraya membuat waktu tempuh armada pengangkut BBM bertambah. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan ke sejumlah SPBU di wilayah pelosok terkadang baru tiba pada malam hari.
Untuk menindaklanjuti potensi pelanggaran operasional di SPBU, Pertamina telah mengeluarkan 25 surat pembinaan kepada pengelola SPBU di Sumbar.
“Kami sudah mengeluarkan 25 surat pembinaan ke SPBU dan meminta pihak manajemen memberikan sanksi tegas kepada oknum operator yang terbukti membantu kecurangan,” tegas Fakhri.
Pertamina juga melakukan langkah preventif dengan memblokir dan menghapus akses QR Code Subsidi Tepat bagi kendaraan yang terbukti melakukan transaksi mencurigakan.
Pengawasan penyaluran BBM subsidi juga dilakukan secara berkala melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar, Polda Sumbar, serta DPC Hiswana Migas. Pengawasan dilakukan antara lain melalui inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU.
Sementara itu, pembelian BBM subsidi menggunakan wadah khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti nelayan, tetap dilayani. Namun, pembelian tersebut wajib dilengkapi surat rekomendasi resmi dari dinas perikanan dan kelautan setempat.
Terkait isu yang menyebut 5 hingga 10 persen kuota Biosolar terserap untuk aktivitas tambang ilegal, Pertamina menyatakan belum memiliki data terkait informasi tersebut.
Pertamina, kata Fakhri, tetap berfokus memastikan penyaluran Biosolar di SPBU sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi.
