Kabarminang — Ratusan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) dan Politeknik Negeri Padang (PNP) berdemonstrasi menolak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan di depan Kampus Unand, Limau Manis, Kota Padang, Selasa (17/2). Mereka menilai efisiensi anggaran pendidikan dapat mengancam akses dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Perwakilan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa (MWA-UM) Unand, Ahmad Sanusi mengatakan bahwa kebijakan itu berpotensi memangkas beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta menghambat pembangunan dan pengadaan fasilitas pendidikan. Ia juga menyebut bahwa kebijakan itu memangkas bantuan pendanaan bagi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (BP-PTNBH) hingga 50 persen, dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,1 triliun.
“Sebelum kebijakan ini diterapkan, Unand sudah mengalami penurunan anggaran BP-PTNBH sebesar Rp25 miliar. Jika pemangkasan terus berlanjut, kampus terpaksa mencari sumber pendapatan sendiri, yang jika dilakukan melalui usaha komersial, tentu membutuhkan modal besar dan waktu lama,” ujarnya.
Ahmad juga mengkritik langkah pemerintah yang justru membuka peluang eksploitasi sumber daya alam bagi perguruan tinggi melalui izin tambang. Ia menilai kebijakan itu bertentangan dengan tridarma perguruan tinggi.
