“Program MBG diberikan kepada 13 juta anak selama tiga bulan, dengan biaya yang mencapai triliunan rupiah. Sementara itu, jumlah staf khusus dan pejabat dalam kabinet justru semakin bertambah, yang tentu saja turut membebani anggaran negara,” tambahnya.
Menurutnya, skema pengelolaan anggaran negara perlu dikaji ulang. Ia juga menyinggung proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai mangkrak, sementara sumber pendapatan negara belum jelas.
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama, yaitu:
1. Menolak efisiensi anggaran yang membebani sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Merevisi Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran dan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis.
3. Mendorong agar program MBG lebih tepat sasaran, misalnya difokuskan untuk ibu hamil guna mencegah stunting.
4. Menolak keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang sebagaimana diatur dalam UU Minerba.
