“Puskesri ada, tetapi tidak ada bidan yang ditempatkan di sana. Ini bukti kurangnya perhatian pemerintah,” tuturnya.
Ia melanjutkan, warga setempat telah mencoba berbagai upaya, mulai dari bersurat ke Wali Nagari, Camat, Bupati Solok, Gubernur Sumatera Barat, hingga Presiden RI dan DPR RI, agar mendapatkan pembebasan lahan hutan lindung demi pembangunan jalan, namun hingga kini tidak membuahkan hasil.
“Sama sekali tidak ada respons dari pihak kabupaten maupun provinsi. Kami bingung harus mengadu ke siapa lagi. Kalau bertemu Bupati, jawabannya selalu sama, yaitu sabar. Bagaimana bisa sabar kalau kondisinya seperti ini?,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah selalu mengacu pada status kawasan hutan lindung sebagai ganjalan utama pembangunan jalan. Ia menilai, alasan tersebut tidak adil jika dibandingkan dengan keselamatan warga yang tinggal di sana.
“Alasan mereka selalu soal hutan lindung. Kami heran, kenapa hutan begitu dilindungi, sementara kami sebagai manusia tidak dilindungi sama sekali? Kenapa hutan lebih dipertahankan daripada nyawa manusia,” imbuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, Sumbarkita telah berupaya meminta keterangan Wali Nagari Surian, Muhammad Ali, terkait kondisi jalan yang tidak diperbaiki, namun belum mendapatkan respons. Informasi lebih lanjut akan disampaikan pada pemberitaan berikutnya.
