Kabarminang – Wali Kota Pariaman Yota Balad mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan alokasi tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 serta pemanfaatan belanjanya, termasuk alokasi anggaran untuk rumah rusak pascabencana.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, melalui zoom meeting dari Ruang Kerja Wali Kota Pariaman, Rabu (21/1/2026).
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui Transfer Keuangan Daerah untuk tiga provinsi di Sumatera agar tidak jadi dipotong. Ketiga provinsi tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengembalian tersebut setara dengan TKD 2025 setelah efisiensi, dengan total mencapai Rp10,6 triliun.
“Untuk Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 kabupaten dan kota terdampak bencana hidrometeorologi Desember 2025, TKD sebelumnya untuk 16 daerah terdampak sebesar Rp2.451.022.125. Selanjutnya akan mendapatkan tambahan alokasi TKD Tahun Anggaran 2026 untuk seluruh daerah sebesar Rp2.639.632.534,” jelas Tito Karnavian.
Selain itu, Tito juga memaparkan data tingkat kerusakan rumah korban bencana di Sumatera Barat berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BNPB. Untuk kategori rusak ringan, data PKP mencatat 2.732 unit rumah, sementara BNPB mencatat 6.725 unit. Rumah rusak sedang tercatat sebanyak 812 unit menurut PKP dan 2.954 unit menurut BNPB. Sedangkan rumah rusak berat sebanyak 2.252 unit versi PKP dan 2.993 unit versi BNPB.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa bantuan untuk rumah rusak ringan akan diberikan sebesar Rp15 juta per kepala keluarga, dan rumah rusak sedang sebesar Rp30 juta per kepala keluarga. Sementara untuk rumah rusak berat, akan disiapkan hunian sementara atau bantuan bagi korban yang sementara tinggal di rumah keluarga sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Bantuan tersebut disalurkan melalui BNPB serta dukungan dari Kementerian Sosial.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pariaman Yota Balad menyambut baik kebijakan pemerintah pusat terkait pengembalian TKD bagi daerah terdampak bencana.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang telah menyetujui dikembalikannya TKD Kota Pariaman setelah efisiensi, serta kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah memperjuangkan agar TKD kembali ke daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera,” ujar Yota Balad.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terus terjalin dengan baik agar kebijakan fiskal yang diambil dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Zoom meeting itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, Kepala BPBD Kota Pariaman Ferry Ferdian Bagindo Putera, Kepala Bappeda Kota Pariaman Adi Junaidi, Plt Kepala BPKPD Willy Firmadian, Plt Kepala Dinas PUPRP Riko Jamal, serta Kabag Pemerintahan Yulia.
