Kabarminang – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11/2026). Melalui aturan baru ini, negara memiliki dasar hukum untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk harta yang telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain.
UU tersebut tidak hanya menyasar hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup berbagai kejahatan lain, seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah pengaturan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Dengan mekanisme ini, proses hukum terhadap aset dapat berjalan meskipun pelaku belum atau tidak dapat dijatuhi putusan pidana, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang dan melalui pemeriksaan pengadilan.
Jenis Aset yang Bisa Dirampas Negara
Mengacu pada ketentuan Bab III UU Perampasan Aset, terdapat beberapa kategori aset yang dapat dirampas negara.
Pertama, aset yang berasal dari hasil tindak pidana. Kategori ini termasuk kekayaan yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta pribadi maupun kekayaan orang lain, baik dalam bentuk modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya.
Kedua, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana. Aset tersebut berupa benda bergerak dan berwujud yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana.
Ketiga, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.





















