Kabarminang — Pengunduran diri Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) berisiko memperbesar biaya pendanaan utang negara dan korporasi jika transisi kekuasaan menimbulkan keraguan di pasar keuangan.
Guru Besar Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai pengunduran diri tersebut tidak otomatis mengguncang fundamental ekonomi nasional.
Namun, menurut Syafruddin, peristiwa setelah penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Ketua MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjadi ujian serius bagi kredibilitas institusi negara dalam mengelola kepastian hukum.
“Investor asing tidak hanya menilai siapa yang menjadi wakil presiden, tetapi juga menilai apakah perizinan, regulasi, dan perlindungan investasi tetap dapat diprediksi,” kata Syafruddin kepada Kabarminang.com pada Jumat (13/11/2026).
Syafruddin menilai bahwa kepastian prosedur pengisian kekosongan jabatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang memberikan batas waktu paling lama 60 hari, mampu meredam spekulasi pasar jika dijalankan secara terbuka. Sebaliknya, kata Syafruddin, perebutan pengaruh politik atau komunikasi kebijakan yang bertentangan akan memperbesar premi risiko di mata pelaku pasar.
Syafruddin menekankan bahwa pemerintah wajib segera mengumumkan jadwal transisi, menjamin kelangsungan pelayanan publik, dan menegaskan komitmen terhadap kontrak yang sah. Baginya, keberhasilan transisi tidak diukur dari kecepatan pergantian pejabat semata, tetapi dari terjaganya kepercayaan terhadap aturan negara.
Pada sektor pasar keuangan, Syafruddin menjelaskan bahwa ketidakpastian politik mempengaruhi arus modal melalui dua jalur berbeda, yakni investasi portofolio dan investasi langsung asing. Ia menilai bahwa investor portofolio dapat menyesuaikan aset dalam hitungan hari sehingga pasar saham, rupiah, dan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) bereaksi sangat cepat.
”Ketika rupiah berada di sekitar Rp18.200 per dolar AS dan yield SBN tenor sepuluh tahun mendekati 7,7 persen, kenaikan premi risiko tambahan akan memperbesar biaya pendanaan pemerintah maupun korporasi,” tutur Syafruddin menjelaskan sensitivitas pasar saat ini.
