Keempat, aset lain yang diperoleh secara sah oleh pelaku tindak pidana. Aset ini dapat dirampas untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas negara, dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan.
Perampasan aset lain yang diperoleh secara sah tersebut harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu, aset yang telah dialihkan atau difungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, maupun fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat tidak serta-merta harus mengubah fungsinya. Aset tersebut tetap dapat digunakan masyarakat meskipun menjadi objek perampasan.
Tak Hanya Korupsi, Kejahatan Lain Juga Disasar
UU Perampasan Aset juga memperluas cakupan tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.
Selain korupsi, tindak pidana yang masuk dalam cakupan aturan tersebut meliputi:
Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
Tindak pidana penyelundupan manusia.
Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Tindak pidana perdagangan orang.
Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Perluasan cakupan tersebut membuat aturan ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi, tetapi juga menyasar kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
DPR Siapkan Pengawasan untuk Cegah Penyalahgunaan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, UU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama, yakni pengaturan asas dan ruang lingkup, prosedur hukum yang terukur, tata kelola aset yang transparan, serta pemulihan kerugian negara dan korban.
Dalam pembahasannya, DPR juga memperhatikan kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan aset.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, regulasi ini mengatur pengawasan independen, mekanisme pembuktian berimbang yang diuji melalui persidangan, serta transparansi digital dalam pengelolaan aset.
Selain itu, terdapat tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan aset.






















