Kabarminang — Ratusan tenaga kesehatan (nakes) yang mengabdi di puskesmas se-Padang Pariaman mendemonstrasi pemerintah kabupaten (pemkab) setempat di depan kantor bupati pada Jumat (21/2). Mereka menuntut pemkab memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Peserta aksi, yang mayoritas terdiri atas bidan dan perawat, menyatakan telah mengabdi sebagai tenaga sukarela di puskesmas selama lebih dari satu dekade tanpa ada perhatian yang memadai dari pemkab. Mereka meminta agar status mereka diakui dan diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi PPPK seperti halnya tenaga honorer lain.
Koordinator aksi, Imelda, menyampaikan bahwa mereka hanya menuntut agar dapat lolos dalam seleksi tahap II yang sedang berlangsung.
“Kami telah mengabdi selama belasan tahun. Namun, kami merasa tidak dihargai oleh pemerintah daerah. Kami hanya meminta keadilan untuk bisa ikut seleksi PPPK,” ujar Imelda di hadapan ratusan peserta aksi.
Imelda mengatakan bahwa pernyataan Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, yang mengatur bahwa tenaga honorer yang tidak mengikuti seleksi PPPK akan diberhentikan, memperkuat perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan. Menurut Imelda, seleksi PPPK kal ini merupakan kesempatan terakhir bagi mereka untuk menjadi ASN. Karena itu, mereka akan terus berjuang agar status mereka diakui.
