Kabarminang.com – Beredar sebuah surat kaleng atau surat tanpa identitas pengirim memuat dugaan praktik pungutan liar (pungli), pemotongan dana, dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat. Nama Kepala Bapenda, Syefdinon, turut disebut sebagai pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.
Surat yang bertanggal Padang, 28 Mei 2025 itu ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan memuat sejumlah rincian mengenai dugaan pelanggaran yang disebut-sebut terjadi sejak awal tahun 2024.
Dugaan Pungutan Tidak Resmi dari Pejabat Internal
Dalam isi surat tersebut, Kepala Bapenda diduga menginstruksikan pengumpulan dana dari pejabat eselon III dan IV dengan alasan untuk membayar Pegawai Harian Lepas (PHL) Non-APBD. Namun, pungutan itu disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dilaksanakan secara transparan.
Besaran pungutan disebut bervariasi, dimulai dari Rp7,5 juta untuk eselon III dan Rp5 juta untuk eselon IV pada awal 2024, yang kemudian meningkat menjadi Rp12,5 juta dan Rp7,5 juta pada akhir tahun. Pengumpulan dana ini, menurut surat tersebut, dilakukan secara rutin setiap triwulan oleh sejumlah pejabat yang disebut sebagai “kaki tangan” pimpinan.
Dana Diduga Dialirkan untuk Kepentingan Non-Resmi
Surat yang sama menyebut bahwa meskipun sebagian dana digunakan untuk membayar PHL, lebih dari Rp1,5 miliar diduga dialirkan untuk kepentingan pribadi serta “setoran jabatan” ke pihak-pihak tertentu. Nama seorang “Pimpinan” turut disebut sebagai salah satu penerima dana, namun tidak dijelaskan secara spesifik siapa yang dimaksud.
Menjelang Idulfitri 2024, para pejabat juga disebut diminta menyetor tambahan dana sebesar Rp10 juta per orang, yang disalurkan melalui jalur internal yang sama.
Selain dari internal, dugaan pungutan juga menyasar sektor eksternal. Disebutkan adanya pungutan terhadap dealer kendaraan di Kota Padang, yaitu Rp100 ribu untuk berkas kendaraan roda empat dan Rp50 ribu untuk roda dua, yang dikumpulkan melalui oknum di lingkungan SAMSAT Padang. Estimasi total dana dari pungutan ini mencapai Rp250 juta per bulan.
Surat kaleng tersebut juga menyinggung perubahan skema insentif dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP). Kepala Bapenda diduga mengambil porsi insentif dalam jumlah besar dengan mengurangi bagian pegawai lainnya secara sepihak, tanpa melalui proses sosialisasi.
