Kabarminang – Nelayan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menyampaikan sejumlah kebutuhan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mulai dari bantuan alat tangkap, coolbox untuk menjaga kualitas ikan, hingga penanganan praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Irwan Meilano dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Rabu (18/11/2026).
Dalam dialog bersama nelayan, sejumlah kebutuhan yang mengemuka di antaranya bantuan alat tangkap purse seine atau pukat cincin serta coolbox berkapasitas sekitar 100 liter. Peralatan tersebut dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan daya tahan ikan selama nelayan beraktivitas di laut.
Rombongan Kementerian KKP disambut Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Syefdinon, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Batang Anai, wali nagari, serta masyarakat dan nelayan setempat.
Dalam kesempatan itu, Rahmat menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian KKP terhadap pembangunan kawasan nelayan di Padang Pariaman.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas kunjungan Kementerian KKP hari ini,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, Padang Pariaman mendapatkan alokasi pembangunan satu unit KNMP pada 2025, lima unit pada 2026, dan tiga unit pada 2027.
KNMP Katapiang saat ini telah siap diserahterimakan untuk dimanfaatkan masyarakat. Sementara itu, pembangunan lima unit lainnya sedang berlangsung, masing-masing dua unit di Kecamatan Ulakan Tapakis serta satu unit di Kecamatan Nan Sabaris, Sungai Limau, dan Batang Gasan.
Menurut Rahmat, pemerintah kabupaten turut memberikan dukungan melalui penyediaan operasional petugas, pembinaan, peningkatan kapasitas nelayan dan petugas, serta anggaran pendampingan.
Ia berharap keberadaan KNMP dapat membantu mengatasi berbagai persoalan nelayan, termasuk keterbatasan sarana dan teknologi penangkapan, akses permodalan, serta pemasaran hasil perikanan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“KNMP merupakan salah satu solusi terhadap berbagai persoalan nelayan, baik dalam penggunaan sarana dan teknologi penangkapan maupun akses permodalan dan pemasaran hasil melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kami berharap KNMP dan KDMP benar-benar memberikan manfaat seluas-luasnya bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam dialog tersebut, salah seorang nelayan juga menceritakan perubahan kebiasaan setelah mendapatkan pembinaan dari Kementerian KKP. Nelayan mulai menggunakan es untuk menjaga kualitas ikan selama melaut.
Namun, penggunaan wadah berbahan styrofoam dinilai masih memiliki keterbatasan. Karena itu, nelayan berharap pemerintah dapat menyediakan coolbox yang lebih tahan lama dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan pembangunan KNMP merupakan bagian dari program nasional yang ditargetkan mencapai sekitar 5.000 unit di seluruh Indonesia.
Ia memastikan masukan nelayan terkait spesifikasi bantuan, termasuk kapal dan peralatan penangkapan, akan menjadi bahan evaluasi untuk disampaikan kepada pimpinan Kementerian KKP.
“Kalau ada bantuan yang spesifikasinya kurang cocok atau kurang ideal bagi nelayan, akan kita sampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Namun, apabila ada yang masih dapat dimanfaatkan, seperti mesin kapal, tentu bisa digunakan,” jelasnya.
Terkait praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan, Lotharia mengatakan persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pejabat berwenang, baik dari unsur KKP maupun pemerintah daerah.
Ia juga menjelaskan pembangunan KNMP dilakukan secara bertahap. Tahap pertama telah selesai dan saat ini pembangunan telah memasuki tahap kedua.
Sementara itu, Wamen KKP Irwan Meilano mengapresiasi antusiasme masyarakat terhadap keberadaan KNMP Katapiang. Menurutnya, tanggapan dan masukan langsung dari nelayan penting untuk memastikan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami senang mendengar respons masyarakat di KNMP Katapiang. Ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Irwan juga menyoroti potensi perikanan Katapiang yang telah menjangkau pasar luar daerah. Ia menyebut hasil perikanan dari kawasan tersebut bahkan telah dikirim ke Jakarta dalam jumlah cukup besar, mencapai sekitar 10 ton.
Untuk mendukung aktivitas nelayan, Kementerian KKP akan memperhatikan kebutuhan peralatan yang disampaikan masyarakat agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Mengenai praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan, Irwan menekankan pentingnya pendekatan persuasif sekaligus penegakan ketentuan secara tepat.
“Kita harus menggunakan pendekatan yang persuasif, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan maupun marah akibat persoalan penangkapan ikan yang terjadi,” katanya.
Selain persoalan sarana penangkapan, Rahmat juga menyampaikan kebutuhan nelayan dan pembudidaya ikan dalam proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Dukungan yang dibutuhkan mencakup sarana produksi, infrastruktur, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat diperkuat untuk mempercepat pemulihan sekaligus mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan di Padang Pariaman.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan proposal usulan dukungan pembangunan sektor kelautan dan perikanan kepada Kementerian KKP. Rombongan kemudian meninjau sejumlah fasilitas yang tersedia di KNMP Katapiang.
Pemkab Padang Pariaman berharap KNMP tidak hanya menjadi pusat aktivitas nelayan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian kawasan pesisir melalui peningkatan produksi, pengolahan, pemasaran, dan akses permodalan bagi masyarakat.






















