Kabarminang – Pengamat politik menilai mundurnya Gibran sebagai Wakil Presiden RI menandai memudarnya pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta jaringan oligarki di lingkaran kekuasaan lama. Hal itu disampaikan pengamat politik sekaligus pensiunan dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas, Tamrin.
“Rangkaian peristiwa politik yang berujung pada mundurnya Gibran, skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan bahwa pengaruh politik Jokowi sedang mengalami pelemahan secara terstruktur,” ujarnya kepada Sumbarkita, Kamis (12/11/2026).
Tamrin menilai, rangkaian kejadian tersebut menggambarkan upaya pemerintah memutus jaringan distribusi logistik dan ekonomi yang selama ini menopang kelompok oligarki era sebelumnya.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mengambil langkah korektif untuk menghentikan praktik pemanfaatan sumber daya negara demi kepentingan politik kelompok tertentu,” tuturnya.
Ia mengatakan, berdasarkan pengamatannya, jaringan pada pemerintahan sebelumnya memanfaatkan aparat desa dan penyaluran bantuan sosial untuk mengamankan kepentingan ekonomi sekaligus menggalang dukungan politik.
“Jika dulu negara dimanfaatkan oleh kelompok oligarki untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka, pemerintahan saat ini membalikkan keadaan dengan memakai hukum untuk memutus rantai logistik kelompok tersebut,” katanya.
Ia melanjutkan, pemutusan aliran tersebut berdampak langsung pada melemahnya mesin politik yang selama ini menjaga daya tawar loyalis Jokowi di tingkat pusat maupun daerah.
Tamrin menyoroti penegakan hukum terhadap aktor-aktor yang terafiliasi dengan lingkaran kekuasaan terdahulu. Ia menilai, langkah penindakan hukum belakangan ini menjadi sinyal bahwa orang-orang dekat rezim lama tidak lagi memiliki kekebalan hukum.
