“Penangkapan sejumlah aktor ekonomi dan politik yang dekat dengan kekuasaan lama membuktikan bahwa tidak ada lagi kekebalan hukum bagi mereka,” ujarnya.
Tamrin menilai, keluarnya Gibran dari struktur pemerintahan pusat secara otomatis menghilangkan benteng politik utama bagi kelangsungan pengaruh Jokowi di kabinet. Kondisi ini membuat para pendukung dan elite politik yang terafiliasi dengan rezim sebelumnya berada dalam posisi tawar yang semakin lemah.
“Ketika akses terhadap kekuasaan, hukum, dan distribusi ekonomi sudah tertutup, posisi tawar para pendukung lama otomatis melemah,” tutur Tamrin.
Tamrin juga mengaitkan perubahan arah penegakan hukum tersebut dengan pergantian pucuk pimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Naiknya Suyudi sebagai Kapolri yang baru dinilai membawa perubahan signifikan dalam pemberantasan jaringan kelompok tertentu yang berbasis di Solo.
“Pergantian kepemimpinan di Polri dan langkah pemberantasan jaringan di Solo menunjukkan adanya penataan ulang aparat penegak hukum agar lepas dari bayang-bayang kekuasaan lama,” katanya.
Tamrin memprediksi kekuatan politik Joko Widodo akan memasuki fase isolasi politik secara alami. Menurut dia, tanpa perlindungan institusi negara dan dukungan logistik oligarki, pengaruh politik tersebut akan meredup seiring konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto.
Diketahui, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Kasus tersebut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
