Kabarminang — Polda Sumatera Barat (Sumbar) membahas kemungkinan penataan tambang ilegal melalui legalisasi aktivitas pertambangan yang memenuhi ketentuan. Upaya tersebut diarahkan untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Jawari, mengatakan bahwa persoalan pertambangan tidak bisa ditangani dari satu sudut pandang karena melibatkan berbagai aspek. Karena itu, menurutnya, diperlukan pembahasan secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.
“Saya lihat dari semua aspek. Teman-teman sekalian yang paling paham aspek apa yang terjadi di lokasi tambang. Di sana cukup kompleks aspeknya,” ujar Jawari dalam silaturahmi dengan wartawan di Suasso Restaurant, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada Rabu (11/11/2026).
Jawari mengutarakan bahwa ia telah mencari masukan dan mendiskusikan strategi penanganan persoalan pertambangan di Sumbar dengan sejumlah pakar serta pemerintah daerah. Ia menyebut bahwa pembahasan tersebut melibatkan kepala dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) serta lingkungan hidup.
Jawari menyampaikan bahwa penataan pertambangan harus dilakukan secara komprehensif. Ia mengatakan bahwa aktivitas tambang perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, sementara kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut juga menjadi perhatian.
“Untuk tambang ilegal, kini sudah berbicara dengan stakeholder lainnya. Kita harus tata secara komprehensif, harus dikendalikan supaya kerusakan lingkungan itu bisa tercegah, kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” ucap Jawari.
Menurut Jawari, legalisasi menjadi salah satu alternatif yang dibahas dalam penataan pertambangan. Dengan adanya legalitas dan aturan yang jelas, katanya, aktivitas pertambangan dapat ditata berdasarkan ketentuan.
“Kalau di sana nanti sudah legal, aturannya jelas, maka insyaallah masalah tambang di sana itu bisa terselesaikan. Semua elemen, semua unsur bisa terkover,” tutur Jawari.
