Kabarminang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI), Deddy Indrasetiawan, beserta jajaran di kediaman resminya, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas prospek investasi perumahan, percepatan pengurangan angka backlog atau kekurangan kebutuhan rumah, serta sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan sektor perumahan di Kota Padang.
Salah satu gagasan yang mengemuka dalam pertemuan itu ialah pengembangan kawasan kota satelit yang terintegrasi dengan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Dalam konsep tersebut, pengembang menyediakan hunian, sedangkan pemerintah daerah mendukung pembangunan fasilitas publik.
Pada kesempatan itu, Fadly mendorong APERSI untuk memperkuat kontribusinya dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan perkotaan di Kota Padang.
Ia menekankan, investasi perumahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan rumah, tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat serta penataan kawasan secara terpadu.
“Kami menyambut baik sinergi APERSI dan Pemerintah Kota Padang seiring perkembangan Kota Padang menuju kota metropolitan. Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian, baik melalui program rumah subsidi maupun skema perumahan lainnya,” katanya.
Selain itu, Fadly meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyusun pendataan dan target penyelesaian sertifikasi fasilitas sosial dan fasilitas umum secara terukur.
Ia juga menekankan perlunya memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang agar persoalan yang selama ini menghambat pembangunan dan pemanfaatan fasilitas perumahan dapat segera diselesaikan.
Pada kesempatan itu, Deddy Indrasetiawan mengapresiasi dukungan dan kebijakan Pemko Padang yang dinilai memudahkan pengembang dalam menjalankan usaha serta mendorong pengembangan sektor perumahan.
Ia menyampaikan bahwa APERSI berkomitmen mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kelompok di bawah kategori MBR. Komitmen tersebut juga diarahkan untuk mempercepat pengurangan backlog perumahan melalui kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah.
Deddy juga menyoroti peluang pengembangan perumahan di Kota Padang melalui penyesuaian tata ruang serta penyelesaian ketentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Alokasi LP2B Kota Padang ditetapkan sebesar 48,74 persen, lebih rendah dari target awal 87 persen dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan karakteristik Padang sebagai kota inti metropolitan. Kami berharap kebijakan ini dapat membuka peluang pengembangan sektor perumahan,” tuturnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua DPD APERSI Sumatera Barat, Liswendi Kamar, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Raf Indria.
