Kabarminang — Pembangunan Jembatan Kalawi di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, menjadi salah satu prioritas penanganan infrastruktur pascabanjir. Selain jembatan tersebut, rehabilitasi Irigasi Gunung Nago, Daerah Irigasi Koto Tuo, dan SDN 10 Lambung Bukit yang terdampak banjir pada Senin (3/8/2026) direncanakan segera dilakukan.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan bahwa dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat pemulihan berbagai fasilitas umum yang rusak akibat banjir besar pada akhir 2025. Menurutnya, penanganan yang diharapkan mencakup sembilan jembatan yang rusak, perbaikan jalan, normalisasi sungai, hingga pembangunan hunian tetap (huntap).
“Melalui dukungan Bapak Zigo, kami berharap percepatan pembangunan pascabanjir dapat segera terealisasi, termasuk penanganan sembilan jembatan yang rusak, perbaikan jalan, normalisasi sungai, hingga pembangunan hunian tetap (Huntap) yang lahannya telah disiapkan pemerintah,” ujar Maigus saat mendampingi Anggota Komisi V DPR, Zigo Rolanda, meninjau Jembatan Kalawi pada Rabu (5/8/2026).
Maigus juga menyebut pembangunan Jembatan Kalawi didukung masyarakat yang menghibahkan sebagian lahannya.
“Terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya. Jembatan ini sangat vital karena menjadi akses utama masyarakat sekaligus menuju Kampus Universitas Andalas,” katanya.
Sementara itu, Zigo mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Kalawi akan terus dikawal hingga memasuki tahap konstruksi. Proyek tersebut memiliki nilai sekitar Rp25,4 miliar dan menjadi salah satu prioritas penanganan infrastruktur pascabanjir di Kota Padang.
“Pembangunan jembatan ini akan terus kami kawal sampai benar-benar terealisasi karena menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Sementara untuk rehabilitasi Irigasi Gunung Nago dan Irigasi Koto Tuo juga dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus,” ujar Zigo.
Peninjauan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa; perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional; perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang; sejumlah anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Golkar; Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri; serta Camat Pauh, Yandry.
