Kabarminang — Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang terus memperkuat sistem kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi. Dokumen tersebut diproyeksikan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penanganan kondisi darurat agar berlangsung lebih cepat, terarah, dan terkoordinasi ketika bencana terjadi.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, saat menutup Workshop Grand Design Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kota Padang Panjang di Campago Hotel and Resort, Bukittinggi, Kamis (23/7/2026). Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terstruktur dan siap diterapkan di lapangan.
Workshop yang berlangsung selama tiga hari, 20 hingga 22 Juli 2026, diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Kesbangpol. Forum tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun dokumen yang akan menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di Kota Padang Panjang.
Selama kegiatan berlangsung, peserta menyamakan persepsi mengenai ruang lingkup penyusunan dokumen, metodologi yang digunakan, skenario ancaman, hingga tahapan penyusunan rencana kontingensi. Pembahasan tersebut juga menghasilkan kesepakatan mengenai jenis ancaman prioritas yang akan dimasukkan ke dalam dokumen serta memperjelas pembagian peran setiap instansi dalam penanggulangan bencana.
Dalam sambutannya, Hendri Arnis menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Menurutnya, sinergi lintas sektor dan perencanaan yang matang menjadi fondasi penting untuk membangun sistem respons darurat yang efektif.
“Dokumen Rencana Kontingensi ini bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan pedoman operasional yang akan digunakan saat kondisi darurat terjadi. Karena itu, penyusunannya harus berbasis data, disusun secara komprehensif, serta melibatkan seluruh pihak yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.
Hendri mengatakan, keberadaan dokumen tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga sehingga setiap unsur yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab saat menghadapi situasi darurat.
Ia juga berharap hasil workshop tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan segera ditindaklanjuti menjadi dokumen yang aplikatif, mudah diimplementasikan, serta mampu meningkatkan efektivitas penanganan bencana di lapangan.
“Saya berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun selama workshop ini terus dipertahankan. Dengan perencanaan yang baik dan kesiapsiagaan yang terukur, kita dapat meminimalkan risiko bencana, melindungi masyarakat, serta memperkuat ketangguhan Kota Padang Panjang dalam menghadapi berbagai ancaman di masa mendatang,” tutupnya.
Workshop tersebut menghadirkan Direktur DRR Indonesia sekaligus Konsultan Penanggulangan Bencana, Revanche Jefrizal, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi berdasarkan standar serta praktik terbaik dalam manajemen risiko bencana sehingga dokumen yang dihasilkan diharapkan memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana di daerah.
